Ujian Nasional! Sekilas mendengar celotehan komedi di televisi bahwa UN seharusnya berganti CS-nya alias cobaan nasional. Tersebut juga bahwa disuatu daerah ada beberapa siswa atau siswi jika harus memilih antara menikah atau UN? Dan, jawabannya tidak sedikit yang memilih menikah. Lalu, terujarlah bahwasannya yang memilih lebih baik menikah itu pertanda mereka lebih percaya kepada pacarnya ketimbang pemerintah. Lumayan lucu (LOL)

Dibalik kelucuan diatas, memang beralasan keterkaitannya antara ujian dan cobaan. Bagaimana tidak, perberitaan diberbagai media lagi gencarnya mengupas tentang UN. Keterkaitannya dengan cobaan tentu saja berlaku bagi para peserta didik yang akan atau sedang menghadapi UN selain memiliki kecemasan atas perjuangannya antara dapat lulus atau tidaknya, saat menghadapi prosesnya pun banyak kendala yang cukup dirasakan ganjil. Keganjilan tersebut terjadi dalam persiapan soal-soal UN yang tidak kelar tercetak sekaligus tersampaikan pada waktunya. Ada juga soal-soal untuk wilayah tertentu yang nyasar ke tempat yang tidak tepat. Meski disadari betul dengan dalih kinerja yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan, namun tidak dapat sepenuhnya dimaklumi terkait helatan nasional tersebut sudah berlaku rutin. Hal tersebut rasanya kurang pantas dan patut dibenahi hingga tidak terlurang diwaktu mendatang.

Terlepas dari kontroversi mengenai  prosesnya, UN masih dipertanyakan peruntukkannya. Melihat pemberitaan menggambarkan beberapa kasus yang dialami siswa yang tidak dapat mengikuti UN karena telah menikah, atau siswi yang hamil. Kebijakan melarang siswi yang hamil mengikuti UN jelas merupakan diskriminasi bagi peserta didik yang memiliki hak untuk mengikuti pendidikan hingga akhir. Memberikan fasilitas yang sama terhadap siswi bermasalah karena hamil bukan untuk memberikan kesan tidak adanya sanksi efek jera terhadap mereka dan peringatan untuk siswi lainnya. Melainkan hal ini karena melihat sisi kemanusiaan dan hak mereka untuk mendapat pendidikan yang sama. Siswi yang hamil diluar nikah tersebut pastinya telah mendapatkan hukuman yang lebih berat yakni sanksi sosial. Tidak jarang mereka mendapatkan tindakkan dikucilkan oleh masyarakat, atau bahkan stress. Lain halnya kalau mereka sendiri yang mengambil keputusan untuk berhenti sekolah, kalau kejadiannya seperti itu tentu saja tidak menjadi persoalan.

Gambaran lain ada juga siswa yang tidak bisa mengikuti UN gara-gara  telah menikah. Bila pihak sekolah atau dinas pendidikan mempertimbangkan atas moral dan etika pelajar, bagaimana dengan siswa atau siswi yang tersandung masalah hukum atau tindak kriminal hingga dimasukan kedalam sel/tahanan yang notabene masih diperbolehkan mengikuti UN meskipun didalam sel  atau tahanan?

Tidak menutup kemungkinan mereka yang bermasalah tersebut merupakan siswa/siswi cerdas disekolahnya. Hanya saja mereka terjerumus oleh rayuan atau nafsu sesaat. Peran pendidikanlah yang seharusnya membentuk kembali watak dan memperbaiki moral siswa/siswi tersebut bukan mencabut hak pendidikannya. Jadi, sudah seharusnya sekolah ataupun dinas pendidikan dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam melaksanakan pendidikan. Sekolah atau dinas pendidikan tidak memiliki hak untuk mencabut hak peserta didik dalam mengenyam pendidikan hingga akhir. Fungsi utama pendidikan bukan sebagai pemberi  hukuman melainkan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang berrmartabat. Persoalan status menikah, kekayaan atau pun status hukum dari peserta didik jangan menjadi hambatan bagi mereka untuk memperoleh pendidikan. Lembaga pendidikanlah yang seharusnya dapat memberikan solusi agar mereka dapat keluar dari masalah tersebut dan tidak lagi mengulang masalah yang sama serta membantu menemukan arah masa depannya.

Masih memunculkan sebuah tanda tanya, secara pribadi setuju dengan adanya UN yang merupakan bagian dari proses pendidikan. Namun, sejak diberlakukannya Ujian Nasional pada tahun 2003 untuk menentukan lulus atau tidaknya siswa dari sekolah memang selalu menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Meskipun mulai tahun 2012 sistem kelulusan telah dirubah dengan menurunkan persentasi menjadi nilai UN 60% dan 40% sisanya hasil dari nilai sekolah, beberapa kalangan menilai bahwa UN bukanlah solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Memang sangat tidak adil bila kelulusan siswa ditentukan oleh beberapa hari saat ujian saja. Lantas, sudahkah UN sekarang mencerminkan amanat Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 mengenai prinsip penyelenggaraaan pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa?